Perkembangan teknologi digital membuat banyak aktivitas berpindah ke ruang online, termasuk perjudian. Permainan yang dahulu membutuhkan tempat fisik kini dapat muncul melalui situs, aplikasi, media sosial, hingga berbagai saluran digital lainnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru: bagaimana menegakkan aturan terhadap aktivitas yang bergerak cepat, lintas wilayah, dan mudah berganti bentuk.
Di Indonesia, perjudian online bukan aktivitas yang dilegalkan. Pemerintah menerapkan sejumlah aturan untuk melarang dan memberantas praktik tersebut, termasuk melalui regulasi mengenai perjudian dan aktivitas elektronik. Karena itu, memahami regulasi menjadi bagian penting dari literasi digital, terutama ketika seseorang menemukan promosi atau layanan seperti ceri123 di internet.
Dasar Hukum Perjudian Online
Kerangka hukum Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menangani perjudian. Dalam perkembangan terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu dasar penting dalam sistem hukum pidana nasional. Undang-undang tersebut juga mencabut sejumlah ketentuan lama, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Selain aturan pidana umum, aktivitas perjudian di ruang digital juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan terhadap tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat diakses.
Artinya, persoalannya bukan hanya mengenai permainan itu sendiri. Penyebaran konten, promosi, serta tindakan yang membuat materi perjudian tersedia bagi publik juga dapat masuk ke ranah hukum.
Mengapa Penegakannya Tidak Sederhana?
Di atas kertas, larangan terlihat cukup jelas. Namun, dunia digital jarang berjalan sesederhana tulisan dalam peraturan. Operator dapat menggunakan domain berbeda, akun baru, server di luar negeri, atau pola promosi yang berubah-ubah.
Ketika satu alamat situs diblokir, misalnya, pihak yang berada di balik layanan tersebut dapat mencoba muncul menggunakan alamat lain. Karena itu, pemblokiran saja tidak selalu menyelesaikan persoalan secara permanen.
Tantangan lain muncul dari media sosial. Promosi perjudian dapat disisipkan ke dalam komentar, unggahan, pesan, atau akun yang tampak seperti akun biasa. Pada Juni 2026, Komdigi melaporkan adanya lonjakan 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari hingga Juni 2026. Pemerintah juga menemukan penggunaan akun tidak autentik dan bot dalam penyebaran konten tersebut.
Teknologi Membuat Pola Promosi Semakin Beragam
Perjudian online tidak lagi selalu tampil dalam bentuk iklan yang terang-terangan. Promosi dapat menggunakan istilah permainan, tautan pendek, komentar otomatis, bahkan memanfaatkan popularitas kreator konten.
Perkembangan teknologi finansial juga menambah lapisan persoalan. Transaksi digital dapat membuat perpindahan dana berlangsung cepat, sementara pelaku dapat menggunakan berbagai rekening atau instrumen pembayaran untuk menyamarkan aktivitasnya.
Karena alasan tersebut, pemerintah mulai menggunakan pendekatan yang lebih luas. Pada Juli 2026, Komdigi bersama OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menekankan pentingnya memutus ekosistem perjudian online, termasuk aliran dana dan jaringan pelakunya, bukan hanya memblokir situs.
Tantangan Perlindungan Masyarakat
Regulasi juga menghadapi tantangan dari sisi pengguna. Tidak semua orang mampu membedakan antara iklan biasa, promosi terselubung, dan situs yang memiliki risiko keamanan.
Nama seperti ceri123 dapat muncul dalam percakapan atau pencarian internet, tetapi keberadaan sebuah nama atau platform di dunia maya tidak otomatis menunjukkan bahwa layanan tersebut legal, aman, atau memiliki izin resmi. Pengguna perlu berhati-hati terhadap klaim kemenangan mudah, bonus berlebihan, maupun ajakan untuk mengirim uang ke rekening tertentu.
Literasi digital menjadi penting karena perlindungan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Pengguna juga perlu memiliki kebiasaan memeriksa sumber informasi, menghindari tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi atau informasi keuangan kepada pihak yang tidak jelas.
Masa Depan Regulasi Perjudian Online
Tantangan perjudian online kemungkinan akan terus berubah seiring teknologi berkembang. Kecerdasan buatan, otomatisasi, aset digital, dan platform komunikasi baru dapat menciptakan metode promosi yang semakin sulit dideteksi.
Karena itu, regulasi perlu berjalan beriringan dengan teknologi. Penegakan hukum, pengawasan platform, pemantauan transaksi, dan edukasi masyarakat perlu dilakukan secara bersamaan.
Pada akhirnya, tujuan regulasi bukan sekadar membuat daftar situs yang diblokir. Yang lebih penting adalah menciptakan ruang digital yang lebih aman serta mengurangi dampak sosial dan finansial perjudian. Bagi masyarakat, langkah paling sederhana tetap sama: memahami aturan, bersikap kritis terhadap promosi digital, dan tidak menganggap sesuatu legal hanya karena mudah ditemukan di internet.